Pengesahan Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 pada Februari lalu menjadi pukulan mundur atas perjuangan pemenuhan akses hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) di Indonesia. Pasalnya, substansi yang termuat dalam regulasi tersebut masih sangat diskriminatif dan tidak menunjukkan keberpihakan pada perlindungan kelompok rentan, menghilangkan otonomi tubuh individu, serta menghalangi korban untuk mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif sebagai bagian dari hak pemulihan seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Padahal dalam proses penyusunannya, ada banyak masukan dan rekomendasi yang diberikan agar Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 dapat menjadi regulasi yang mendukung terwujudnya akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif, inklusif, adil, dan setara. Namun nyatanya, regulasi ini justru menjadi bukti kegagalan negara mengupayakan perlindungan dan pemenuhan HKSR. 

Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 merupakan aturan teknis yang diturunkan dari sejumlah regulasi terkait kesehatan reproduksi, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang kemudian dilanjutkan dengan penerbitan aturan pelaksana berupa PP Nomor 28 Tahun 2024. Selain itu, KUHP yang direvisi dan disahkan tahun 2022 juga memuat beberapa aturan terkait kesehatan reproduksi, di antaranya mengenai informasi kontrasepsi dan akses aborsi aman. Meskipun fokus yang ditekankan adalah pemberian sanksi dan pidana, namun KUHP juga menyebutkan pengecualian untuk akses aborsi aman dan legal bagi korban perkosaan dan kekerasan seksual dengan batas usia kehamilan maksimal di 14 minggu (sebelumnya hanya korban perkosaan dengan batas usia kehamilan 6 minggu), serta kehamilan dengan indikasi kedaruratan medis. Selain itu, KUHP juga menyatakan bahwa layanan aborsi dapat diberikan oleh dokter, bidan, apoteker, hingga paramedis. Terlepas dari banyak hal yang perlu dikritisi, perubahan ini menunjukkan semangat baik untuk perluasan akses aborsi aman.

Tak berapa lama setelah KUHP, pengesahan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan selanjutnya menyusul. Saat itu, para aktivis HKSR yang tergabung dalam aliansi masyarakat sipil merilis pernyataan sikap. Poin yang menjadi sorotan dalam pernyataan sikap tersebut adalah akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif. Di antaranya, akses kontrasepsi darurat yang seharusnya tersedia di setiap layanan pendampingan dan dapat diakses oleh korban kekerasan seksual (tidak terbatas pada perkosaan saja). Kemudian, akses aborsi aman bagi korban perkosaan dan kekerasan seksual yang berorientasi pada kebutuhan korban, menerapkan prinsip HAM, serta perlunya task shifting agar layanan aborsi dapat diberikan mulai dari fasilitas kesehatan tingkat primer.

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Pasal 28 ayat 4 juga memandatkan bahwa “Penyediaan akses pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup masyarakat rentan dan bersifat inklusif non-diskriminatif”. Dalam penjelasan pasal tersebut, poin (g) menyebutkan bahwa masyarakat rentan itu termasuk “individu yang tersisihkan secara sosial karena agama/kepercayaan, ras atau suku, orientasi seksual, identitas gender, penyakit, serta status kewarganegaraan.” Memastikan prinsip inklusif non-diskriminatif diimplementasikan dalam aturan-aturan turunan juga menjadi salah satu poin tuntutan dalam pernyataan sikap agar layanan kesehatan tersedia dan aksesibel untuk semua individu. Selain itu, aturan turunan juga harus menempatkan kesehatan penyandang disabilitas dalam prinsip HAM sebab stigma terhadap penyandang disabilitas masih dominan dalam regulasi ini.

Pernyataan sikap atas UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diharapkan dapat jadi bahan pertimbangan dalam penyusunan aturan pelaksana agar regulasi tersebut tetap membawa semangat perluasan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif, inklusif, adil, dan setara. Namun, saat PP Nomor 28 Tahun 2024 disahkan dan resmi dipublikasikan, sama sekali tak ada perbaikan berarti. Hal ini kembali direspon oleh aliansi masyarakat sipil dengan merilis lagi pernyataan sikap dengan kritik tajam atas PP Nomor 28 Tahun 2024.

Dalam pernyataan sikap tersebut, dijelaskan bahwa proses penyusunan aturan pelaksana tidak terbuka, minim partisipasi masyarakat, dan tidak mengakomodasi kebutuhan serta kepentingan masyarakat luas terhadap layanan kesehatan. Aturan pelaksana masih sangat kental dengan nuansa diskriminasi, penuh stigma, bahkan didominasi bias ableist terhadap penyandang disabilitas. Dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, kedisabilitasan masih dianggap sebagai suatu penyakit yang bisa dicegah dan disembuhkan sehingga hal itu justru melanggengkan stigma dan tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. PP Nomor 28 Tahun 2024 juga mengabaikan asas non-diskriminatif yang secara jelas tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal itu dapat dilihat dalam salah satu pasal yang menyebutkan bahwa “kehidupan seksual yang sehat meliputi terbebas dari disfungsi dan gangguan orientasi seksual.”

Aturan terkait akses aborsi aman dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tak kalah peliknya. Pasalnya, alur mengakses layanan aborsi aman dibuat sangat rumit dengan berbagai persyaratan yang sulit dipenuhi, seperti harus menyertakan surat keterangan penyidik hingga persetujuan dari tim pertimbangan. Isu mengenai tim pertimbangan mendapatkan respon penolakan keras dari kelompok pendamping korban dan aktivis HKSR sebab perannya tidak relevan dan tidak sensitif terhadap situasi kekerasan serta kedaruratan medis. Belum lagi, di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dengan fasilitas kesehatan terbatas, layanan aborsi aman menjadi hampir mustahil diakses jika harus dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Maka dari itu, isu task shifting juga kembali digaungkan dalam pernyataan sikap.

Bagi korban, PP Nomor 28 Tahun 2024 justru berpotensi menambah pengalaman traumatis dalam mengakses layanan aborsi aman. Regulasi ini telah mengabaikan pengalaman perempuan korban dan pengalaman individu dengan kondisi darurat medis yang membutuhkan layanan aborsi untuk mengambil keputusan secara utuh. Selain itu, Jika dilakukan pembacaan secara kritis, tampak ada kesengajaan untuk membuat aturan dan alur akses aborsi aman dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 jadi berlapis sehingga akses aborsi menjadi tidak mungkin didapatkan bagi korban perkosaan dan kekerasan seksual. 

Setelah PP Nomor 28 Tahun 2024, kelompok pendamping korban dan aktivis HKSR yang tergabung dalam aliansi masyarakat sipil lebih mengencangkan ikat pinggang, bersiap menyuarakan kritik lebih keras dalam diskusi penyusunan aturan turunan serta memberikan berbagai rekomendasi agar aturan tersebut lebih mengakomodasi kebutuhan korban dan setiap individu yang membutuhkan layanan kesehatan. Namun lagi-lagi, saat Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 disahkan pada 25 Februari lalu, hampir tidak ada rekomendasi dan saran-saran yang diadaptasi dalam aturan tersebut. Sebaliknya, isi Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 justru semakin terang-terangan menunjukkan diskriminasi terhadap kelompok rentan termasuk kelompok LGBTIQ, menghilangkan otonomi tubuh perempuan korban dan penyandang disabilitas, serta menghalangi korban mendapatkan hak pemulihan yang untuk dengan mempersulit akses aborsi aman. Bahkan, akses aborsi aman untuk kehamilan dengan indikasi kedaruratan medis masih memerlukan persetujuan pihak ketiga sehingga konteks situasi darurat jadi kehilangan maknanya sebab alur akses layanan yang berbelit-belit dan tidak dapat disegerakan.

Permenkes Nomor 02 Tahun 2025 adalah bukti pengabaian negara atas hak kesehatan seksual dan reproduksi masyarakat. Aturan yang seharusnya melindungi dan menjamin pemenuhan HKSR malah dijadikan alat oleh negara untuk mendiskriminasi dan merepresi otonomi tubuh. Alih-alih mengupayakan akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif, inklusif, adil, dan setara, negara lebih memilih untuk membatasi, sambil terus memelihara stigma lewat produk hukumnya. Negara seolah menutup mata akan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermartabat.