Bicara soal Kartini, ada tiga hal yang begitu lekat dengan sosoknya: emansipasi perempuan, perjuangan atas akses pendidikan, dan buku “Habis Gelap Terbitlah Terang” yang berisi kumpulan suratnya dengan para sahabat pena di Belanda. Lahir di Jepara pada 21 April 1879, Kartini yang merupakan keturunan priyayi punya keistimewaan untuk mengakses pendidikan. Namun sebagai perempuan, Kartini tetap terkurung dalam kerangkeng adat-istiadat yang sangat membatasi ruang geraknya untuk mengembangkan diri. Dalam segala keterbatasan itu Kartini tetap belajar dan menyerap pemikiran-pemikiran baru, hingga wawasannya mampu mendobrak dinding-dinding kamar pingit dan melampaui batas-batas zamannya. Gagasan-gagasan Kartini tentang pendidikan dan kesetaraan terus hidup hingga hari ini, menjadikannya simbol perjuangan yang tak lekang oleh waktu.

Namun di balik citranya sebagai pelopor emansipasi, ada kenyataan pilu tentang terbatasnya akses kesehatan seksual dan reproduksi yang merenggut nyawa Kartini di usia 25 tahun. Setelah menikah dengan Bupati Rembang, Kartini melahirkan putranya pada tanggal 13 September 1904 lalu wafat 4 hari kemudian akibat preeklamsia, salah satu komplikasi kehamilan. Saat itu, jika Kartini mendapatkan penanganan yang sesuai dan tepat waktu, mungkin ia tak akan sampai kehilangan nyawa. Kematian Kartini menyisakan ironi getir atas perjuangannya untuk mengupayakan kehidupan yang lebih baik bagi perempuan, sebab justru buruknya sistem layanan kesehatan yang tak pernah berpihak pada kebutuhan perempuanlah yang akhirnya merenggut hidup Kartini.

Puluhan tahun berselang, sayangnya kondisi layanan kesehatan untuk perempuan di Indonesia belum banyak berubah. Sulitnya akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi masih menyebabkan banyak perempuan meninggal dunia selama proses maternal–kehamilan, melahirkan, dan masa nifas. Data BPS tahun 2020 mencatat AKI Indonesia sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup–ketiga tertinggi di ASEAN. WHO menyebutkan, 75% kematian ibu disebabkan komplikasi selama kehamilan dan persalinan, termasuk preeklamsia seperti yang dialami oleh Kartini. Sebagian besar komplikasi kehamilan sebenarnya dapat dideteksi dan ditangani. Preeklamsia yang ditandai dengan hipertensi dan protein dalam urine baru terdiagnosis setelah usia kehamilan 20 minggu, namun gejalanya bisa lebih dini. Tidak ada pengobatan pasti untuk preeklamsia selain mengakhiri kehamilan, baik lewat persalinan jika sudah dekat atau cukup bulan maupun aborsi jika itu terjadi lebih dini. 

Saat mengalami kehamilan dengan risiko tinggi seperti preeklamsia, perempuan seharusnya memiliki pilihan untuk melanjutkan atau menghentikan kehamilan itu tanpa tekanan dari siapapun. Aborsi adalah bagian dari upaya penyelamatan hidup. Dalam kasus kehamilan dengan preeklamsia, sebuah jurnal tahun 2024 menunjukkan bahwa aborsi induksi menurunkan risiko preeklamsia dari 5,4% menjadi 3,8% jika dilakukan sekali, dan hingga 1,4% jika dilakukan lebih dari sekali dengan pasangan yang sama. Sebaliknya, risiko preeklamsia meningkat menjadi sekitar 6% jika perempuan sebelumnya mengalami aborsi spontan lebih dari satu kali. Meski penelitian ini perlu dikembangkan, temuan tersebut menguatkan pentingnya penyediaan layanan aborsi aman dalam sistem kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif. Saat aborsi ditawarkan sebagai salah satu pilihan layanan kesehatan, peluang keselamatan perempuan meningkat dan angka kematian akibat komplikasi bisa ditekan. Data menunjukkan bahwa negara dengan pembatasan aborsi yang lebih ketat memiliki angka kematian ibu lebih tinggi. Dalam satu analisis, angka kematian ibu lebih rendah sebanyak 45 per 100.000 kelahiran hidup di negara dengan skor fleksibilitas aborsi yang tinggi dibanding negara dengan skor rendah. 

Kematian Kartini adalah potret kegagalan sistem layanan kesehatan yang tak berpihak pada perempuan—bahkan dari mereka yang paling terang pemikirannya. Puluhan tahun setelahnya, kegagalan itu masih terus berulang. Perempuan masih terus menjadi korban sistem layanan kesehatan yang abai terhadap hak dan kebutuhan mereka. Selama akses terhadap layanan aborsi aman terus dibatasi, perempuan akan terus dipaksa mempertaruhkan keselamatannya. Menyediakan layanan aborsi yang aman, legal, dan berbasis hak bukanlah pilihan—melainkan kewajiban negara dalam menjamin otonomi tubuh perempuan. Itu pula wujud paling nyata dari penghormatan atas warisan perjuangan Kartini: hidup yang setara, bermartabat, dan bebas dari ancaman penderitaan—termasuk kesakitan dan kematian akibat komplikasi kehamilan. Penyediaan layanan aborsi aman sebagai bagian dari sistem layanan kesehatan yang komprehensif adalah bentuk paling dasar dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.