Keadilan reproduksi menempatkan hak atas tubuh dan keputusan reproduksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup seseorang. Namun bagi banyak buruh perempuan, ketimpangan kerja, upah rendah, target produksi yang tinggi, kekerasan seksual di tempat kerja, hingga pembatasan terhadap kehamilan terus merampas kendali atas tubuh dan keputusan reproduksi mereka. Tubuh buruh perempuan kehilangan otonomi dan terus dieksploitasi hari demi hari.
Di saat yang sama, hak kesehatan seksual dan reproduksi buruh perempuan masih jarang dibicarakan secara menyeluruh. Buruh perempuan kerap dijauhkan dari pengetahuan tentang tubuhnya sendiri, sementara stigma dan misinformasi terus membatasi akses mereka terhadap informasi kesehatan seksual dan reproduksi.
Akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi buruh perempuan masih terbatas akibat jam kerja panjang yang tidak fleksibel, minimnya perlindungan, serta biaya layanan yang tidak sebanding dengan upah rendah. Kondisi ini kerap mendorong buruh perempuan mengambil keputusan yang berisiko bagi keselamatan, termasuk melakukan aborsi tidak aman demi mempertahankan sumber penghasilan. Sementara, regulasi yang seharusnya melindu ngi dan menjamin pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi mereka belum ditegakkan secara utuh.
Di tengah berbagai kerentanan yang dihadapi buruh perempuan, akses aborsi aman perlu dipahami sebagai bagian dari upaya mempertahankan otonomi tubuh. Mendukung aborsi aman berarti mendukung hak setiap individu untuk mengakses layanan kesehatan yang aman dan membuat keputusan atas tubuhnya sendiri, serta melawan praktik kerja yang eksploitatif.
Komnas Perempuan merilis laporan dokumentasi mengenai pemenuhan hak kesehatan reproduksi pekerja perempuan di berbagai sektor. Laporan menyoroti di antaranya cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, cuti keguguran, serta cuti ayah di beberapa perusahaan dan instansi pemerintah. Baca laporan selengkapnya pada tautan berikut.
Survei Kelayakan Kerja dari program Makin Terang sejak tahun 2023-2024 mengungkap kondisi kerja di sektor tekstil, garmen, dan sepatu yang didominasi oleh pekerja perempuan. Data terbaru dari survei tersebut menemukan pelanggaran pada hak reproduksi dan maternitas. Data selengkapnya dapat dibaca melalui tautan berikut.
Survei Kelayakan Kerja dari program Makin Terang sejak tahun 2023-2024 mengungkap koJanuari 2025, para buruh di PT Tunjungan Crystal Hotel (TCH) mengalami PHK. Salah satunya adalah buruh perempuan yang tengah hamil 9 bulan. Cuti hamil dan melahirkan juga tidak diberikan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tindakan ini adalah bentuk diskriminasi terhadap buruh perempuan. Berita selengkapnya dapat dibaca melalui tautan berikut.
Perjuangan panjang pekerja rumah tangga (PRT) menemukan titik terangnya. Setelah 22 tahun, UU PPRT akhirnya disahkan pada tanggal 21 April 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. UU PPRT adalah dasar hukum yang penting untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan bagi PRT yang didominasi oleh perempuan. Baca berita selengkapnya melalui tautan berikut.
Habis Gelap Terbitlah Terang: Setelah 22 Tahun, Akhirnya UU PPRT Disahkan!
Aborsi sering kali dianggap isu yang terpisah dari perjuangan gerakan buruh. Padahal, buruh juga bisa hamil, mengalami kehamilan tidak direncanakan, atau menghadapi situasi yang membuat mereka membutuhkan aborsi. Memperjuangkan hak buruh berarti juga memperjuangkan hak mereka untuk membuat keputusan atas tubuh dan kehidupan reproduksinya sendiri. Baca paparan lengkapnya pada tautan berikut.
Keputusan reproduksi mempengaruhi keamanan kerja, penghasilan, kesehatan, dan masa depan ekonomi pekerja. Serikat buruh dan organisasi hak reproduksi di Amerika Serikat bekerjasama untuk mendorong implementasi perlindungan hak reproduksi yang telah disahkan melalui referendum demi memastikan akses terhadap aborsi, perlindungan bagi pekerja hamil, dan layanan kesehatan reproduksi benar-benar dapat dijangkau oleh pekerja. Baca informasi selengkapnya melalui tautan berikut.
Studi terhadap pekerja garmen perempuan di Bangladesh menunjukkan bahwa isu hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) tidak dapat dipisahkan dari perjuangan menciptakan kondisi kerja yang layak. Akses terhadap informasi, layanan kesehatan reproduksi, dan hak maternitas berpengaruh langsung terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan kondisi kerja pekerja perempuan. Hasil penelitian selengkapnya dapat diakses dalam bentuk PDF melalui tautan berikut.
